Alih Daya dalam UU Cipta Kerja

Perusahaan Alih Daya  adalah badan usaha  berbentuk badan  hukum yang memenuhi  syarat untuk melaksanakan  pekerjaan  tertentu  berdasarkan perjanjian  yang disepakati dengan  Perusahaan pemberi pekerjaan.

Daftar Isi :

• • 1. Pengantar
  • 2. Perlindingan Pekerja
  • 3. Perbandingan
  • 3.1. Hubungan Kerja
  • 3.2. Perlindungan Pekerja
  • 3.3. Pengalihan Hak-hak Pekerja
  • 3.4. Perusahaan Berbadan Hukum

Pengantar

UU Cipta Kerja mengubah ketentuan outsourcing dengan menghapus Pasal 64 dan Pasal 65 serta mengubah Pasal 66 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Outsourcing dalam UU Cipta Kerja dikenal dengan istilah Alih Daya. Hubungan Kerja antara Perusahaan  Alih Daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakan, didasarkan pada PKWT atau PKWTT. Dalam UU Cipta Kerja, tidak ada lagi batasan terhadap jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing.

PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK) menjelaskan bahwa perusahaan alih daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

Perlindungan Pekerja

Perlindungan  Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  dan menjadi tanggung  jawab Perusahaan  Alih Daya.

Dalam hal Perusahaan Alih Daya mempekerjakan Pekerja/Buruh berdasarkan PKWT maka Perjanjian Kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak bagi Pekerja/Buruh  apabila terjadi pergantian Perusahaan Alih Daya dan sepanjang obyek pekerjaannya  tetap ada.

Persyaratan  pengalihan pelindungan  hak sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) merupakan  jaminan  atas kelangsungan  bekerja  bagi Pekerja/Buruh  yang hubungan  kerjanya  berdasarkan  PKWT dalam Perusahaan  Alih Daya. Dalam hal Pekerja/Buruh tidak memperoleh  jaminan atas kelangsungan  bekerja, Perusahaan  Alih Daya bertanggung jawab atas pemenuhan hak Pekerja/Buruh.

Sebelumnya, dalam UU Ketenagakerjaan mengatur batasan jenis kegiatan yang dapat dikerjakan oleh buruh outsourcing. Misalnya, tidak boleh melaksanakan kegiatan pokok atau berhubungan langsung dengan proses produksi; buruh outsourcing hanya mengerjakan kegiatan penunjang atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Tapi, dalam UU Cipta Kerja menghapus batasan tersebut.

Perbandingan

Berikut penghapusan dan perubahan pada UU Cipta Kerja dan perbandingan dengan pasal yang sama pada UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

• UU No 13 Tahun 2003; Ketentuan Pasal 64 dihapus.
• UU No 13 Tahun 2003; Ketentuan Pasal 65 dihapus.
• UU No 13 Tahun 2003; Ketentuan Pasal 66 diubah, dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66 :

1) Hubungan Kerja
(1) Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis baik perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

2) Perlindunga Pekerja
(2) Perlindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.

3) Pengalihan Hak hak Pekerja
(3) Dalam hal perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada.

4) Perusahaan Berbadan Hukum

(4) Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi.

Referensi :

1. PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK).
2. Sumber lain.

Baca Juga :

1. Gearbox untuk Kebutuhan Industri
2. Kawat Las atau Elektroda Las Terbungkus SMAW